Memutus Rantai Kemiskinan Dengan Dana Desa

Memutus Rantai Kemiskinan Dengan Dana Desa

Oleh : Akhirman

 

Jambireview.com- Kemiskinan masih menjadi fenomena dan masalah yang tak kunjung usai di Indonesia, terutama kemiskinan di pedesaan. Jika kita menilik data kemiskinan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2018,  jumlah angka penduduk miskin di Indonesia sebanyak 25,67 juta orang, atau setara dengan 9,66 persen dari total penduduk Indonesia. Angka penduduk miskin paling banyak berada di pedesaan, pada maret 2018, 61,9% penduduk miskin yang tinggal di pedesaan dan tingkat kemiskinan di pedesaan telah mencapai 13,2%. Angka ini tergolong sangat besar dan memang inilah masalah utama di negara berkembang seperti Indonesia.

Permasalahan kemiskinan yang dihadapi di pedesaan pada umumnya adalah kemiskinan yang bersifat struktural, di mana kemiskinan tersebut diwariskan secara turun-temurun oleh orang tua pada anak-anaknya. Hal demikian terjadi lantaran ketidakmampuan para orang tua untuk memutus rantai kemiskinan. Kemiskinan yang bersifat struktural ini pada umumnya terdapat di pedesaan.

Menanggapi permasalahan kemiskinan di pedesaan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dengan menggelontorkan Dana Desa dengan jumlah yang sangat besar pertahunnya. Hal ini bertujuan agar perputaran uang di desa bisa mengalir lebih cepat. Sehingga diharapkan akan berdampak pada pengurangan angka kemiskinan di pedesaan.

Kebijakan alokasi Dana Desa merupakan instrumen penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Nota Keuangan APBN 2019 menyebutkan bahwa pada tahun 2019, alokasi Dana Desa diarahkan untuk mendukung pembangunan yang lebih tepat sasaran. Guna mendukung arah kebijakan tersebut, alokasi Dana Desa akan semakin meningkat.

Lahirnya Undang-Undang Desa No. 6 tahun 2014, geliat membangun desa mulai semakin menggelora di Indonesia. Keputusan pemerintah untuk memilih desa sebagai sen­tral utama dalam menanggulangi persoalan kemiskinan, menjadi sebuah upaya yang patut untuk didukung. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa, masih terdapat sejumlah tantangan untuk mewujudkan desa yang mandiri, sejahtera dan partisipatif seperti yang diimpikan bersama.

Jika kita melihat data statisktik, pedesaan merupakan tempat paling banya penduduk miskin. Hal ini yang menjadai perhatian pemerintah dalam memutuskan suatu kebijakan dan program yang telah dan sedang dilaksanakan yaitu Dana Desa.

BUMDes Sebagai Strategi Jitu

Pemerintaan Desa diharapkan mampu memanfaatkan Dana Desa untuk mengembangkan potensi yang ada dan melahirkan inovasi-inovasi kreatif di desa sehingga nantinya mampu meningkatkan kegiatan perekonomian di desa, rakyat mendapatkan pekerjaan dan penghasilan.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan desa, dimana kewirausahaan desa menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan. Kewirausahaan desa ini dapat diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa. BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (UU Nomor 32 Tahun 2004).

BUMDes sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang perannya cukup strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di pedesaan. Bumdes yang diciptakan dengan tujuannya untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, menciptakan peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, pengembangan ekonomi desa serta meningkatkan pendapatan desa. Jika pengelolaan Bumdes optimal, maka desa akan menjadi desa yang mandiri. BUMDes sebagai salah satu mitra pemerintah desa dalam mewujudkan rencana-rencana pembangunan perekonomian ekonomi dituntut mampu menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan usaha. Dengan BUMDes pemerintahan desa nantinya mampu mengatasi permasalahan kemiskinan, pendidikan, pengangguran,  dan lain-lain, sebagai strategi memutus rantai kemiskinan.

Untuk itu, diharapkan penggunaan Dana Desa yang amanah, bertanggungjawab, yang sesuai kebutuhan masyarakat dan kondisi masing-masing desa, dan juga mesti harus memberikan hasil yang sangat menggembirakan dalam upaya memutus rantai kemiskinan.

 

*Penulis adalah mahasiswa Pascasarjana Magister Ilmu Ekonomi Universitas Jambi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *